June 16, 2021

Kay Seri Google Blog

Pencari Informasi Terkini

Sekolah di Gunungkidul Minta Bantuan Wali Murid Minta Bantuan Rp 2,6 JUta untuk Bangun Gedung Seni

Sekolah tingkat SMA di Gunungkidul dilaporkan oleh sejumlah wali murid. Sekolah ini diduga melakukan pengurangan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan dialihkan untuk sumbangan komite sekolah. Sebab ia merasa begitu kecewa dengan apa yang dilakukan pihak sekolah.

"Kami bahkan tak pernah mengenal, musyawarah, atau pun ikut dalam pembentukan komite sekolah tersebut," tutur D ditemui di kediamannya. Menceritakan, kasus tersebut dimulai sejak anaknya sudah diterima di kelas 10 pihak sekolah pada September 2019 lalu. Saat itu, pertemuan digelar dengan para orang tua pelajar dan mengatasnamakan rapat Komite Sekolah.

Saat pertemuan tersebut, D mengungkapkan pihak sekolah mengajukan permohonan sumbangan dari para pelajar baru sebesar Rp 2,6 juta per tahun. Alasannya untuk pembangunan gedung kesenian. "Itu pun diberi tenggat waktu pembayaran sampai Februari 2020," kata D. Rapat serupa digelar pada tahun berikutnya, persisnya 7 September 2020 saat memulai tahun ajaran baru.

Saat itu disampaikan soal program kerja sekolah. Pun menunjukkan bukti undangan pihak sekolah hingga rekaman video saat pertemuan dilangsungkan. Namun, tanpa diketahui oleh D, anaknya dipanggil pihak sekolah untuk mengisi dan menandatangani formulir pencairan uang dari bank.

Uang tersebut merupakan dana bantuan PIP, di mana agar bisa cair dibutuhkan tanda tangan oleh pelajar bersangkutan. "Oleh Guru BK nya, dijelaskan bahwa begitu dana cair akan ditahan sekolah untuk bayar sumbangan itu. Kalaupun sudah bayar, ditahan untuk sumbangan tahun berikutnya," jelas D. Lantaran merasa tak beres, D bersama sejumlah wali pelajar kemudian mendatangi Balai Pendidikan Menengah (Dikmen)Gunungkidul hingga Disdikpora DIY. Baru dari situlah terkuak fakta sebenarnya.

Bersama para wali pelajar diinformasikan bahwa mekanisme tersebut tidak dibenarkan. Seharusnya bantuan PIP langsung diberikan ke pelajar yang berhak dan memenuhi syarat, dalam hal ini masuk dalam Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Seingat D, saat anaknya masih duduk di bangku SMP, dana PIP tersebut memang langsung diberikan ke yang bersangkutan. Hal itulah yang menguatkan tekadnya untuk melapor ke ORI DIY.

"Setau saya, tidak pengambilan dana secara kolektif, melainkan langsung ke pelajar yang berhak menerima," katanya. Lantaran bukan dari kalangan ekonomi mampu, D dan sejumlah wali murid pun menunggak sumbangan tersebut. Namun akhirnya anak anak mereka justru mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah. Ia mencontohkan, saat ujian berlangsung, pelajar yang belum membayar sumbangan akan diberikan kertas yang ditulisi sendiri nama dan nomor peserta ujian.

Sedangkan mereka yang sudah lunas mendapat kartu yang sudah tercetak dan dicap. Tak hanya itu, oleh salah satu wali kelas, D menyebut anak anak tersebut ditekan agar segera membayar sumbangan. Tak heran jika akhirnya ada anak yang menangis karena ketakutan jika tak bisa ikut ujian, apalagi setelah menerima kartu ujian ala kadarnya.

"Kami mau protes juga tak berani, ya kami merasa cuma wong ndeso. Tak mengerti apa apa," kata D. Kepala ORI DIY Budhi Masturi mengatakan hingga saat ini pihaknya baru meminta klarifikasi dari sekolah bersangkutan terkait alihfungsi dana bantuan PIP tersebut. Laporan dari para wali pelajar ini pun diterimanya sekitar 2 minggu lalu.

Tak hanya satu, ORI DIY mencatat total ada dua sekolah jenjang SMA yang diduga melakukan tindakan serupa. "Saat pemanggilan itu, kepala sekolah hadir, didampingi wakilnya," kata Budhi lewat pesan singkat siang tadi. Lantaran proses pencairan dana melibatkan bank, ORI DIY juga berencana memanggil bank afiliasi pencairan PIP.